KARTINI (Kuningan) — Pendekatan kolaboratif antar daerah dan inovasi berbasis kebutuhan lokal menjadi strategi utama dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi layanan publik di wilayah Ciayumajakuning. Hal itu mengemuka dalam gelaran High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester I Tahun 2025 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon di Hotel Santika Premiere, Linggajati, Rabu (18/6/2025).
Kegiatan strategis ini menghadirkan seluruh kepala daerah dari Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan), termasuk Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, beserta jajaran ekonomi dan pembangunan. Diskusi dan pemaparan dalam forum ini mencerminkan semangat gotong royong antar wilayah dalam menyikapi tantangan ekonomi regional.
“Setiap daerah punya karakteristik ekonominya masing-masing, termasuk pola konsumsi masyarakat yang unik. Di Kuningan, fluktuasi Indeks Perkembangan Harga (IPH) sejak awal tahun mencerminkan dinamika tersebut,” ungkap Bupati Dian dalam paparannya.
Menurut Bupati Dian, puncak IPH terjadi pada minggu ke-2 Januari 2025 sebesar 4,820 akibat peningkatan konsumsi saat Natal dan Tahun Baru, sementara titik terendah terjadi pada minggu ke-3 Februari di angka -2,24. Kenaikan kembali terjadi jelang Ramadhan dan Idul Adha, mencerminkan siklus musiman harga.
Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak hanya mengandalkan kebijakan makro, tetapi juga menghadirkan solusi mikro yang langsung menyasar kebutuhan warga. Program seperti Operasi Pasar Murah, Gelar Pangan Murah, bantuan benih unggul, hingga penanaman padi gogo seluas 10 hektare menjadi bagian dari strategi adaptif menghadapi tekanan harga.
“Kami juga memperkuat aspek distribusi barang melalui rehabilitasi jalan, dan menstimulasi sektor perikanan dengan penebaran ikan di 100 titik perairan umum,” tambah Dian.
Selain inflasi, digitalisasi juga menjadi fokus forum ini. Kabupaten Kuningan menunjukkan progres signifikan dalam hal digitalisasi layanan pemerintah. Dengan capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) sebesar 95,5% pada Semester II 2024, Kuningan masuk kategori digital dan berada di posisi ke-15 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Namun demikian, Bupati Dian menegaskan bahwa capaian tersebut bukan akhir dari perjalanan. “Kami masih perlu menguatkan layanan digital yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok. Untuk itu, kami memohon dukungan penuh dari Bank Indonesia dan semua pihak,” ujarnya.
Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Kiptiah Rianti, memberikan apresiasi atas langkah konkret seluruh daerah di Ciayumajakuning. Ia menyebut, kontribusi wilayah ini terhadap perekonomian Jawa Barat mencapai 10% pada 2024, terutama dari sektor industri pengolahan dan pertanian.
“Stabilitas harga dan percepatan digitalisasi tidak bisa dicapai sendiri-sendiri. Sinergi lintas wilayah dan inovasi lokal menjadi kunci utama,” tegas Kiptiah.
Pertemuan tingkat tinggi ini tak sekadar ajang koordinasi, melainkan menjadi ruang aktualisasi gagasan dan aksi nyata dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Ciayumajakuning menunjukkan bahwa kerja sama regional bisa menjadi model solusi ekonomi berkelanjutan bagi wilayah lainnya di Indonesia. (vr)
