KARTINI (Kuningan)– Paska pengunduran diri Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Kuningan, HM. Ridho Suganda memantik banyak pihak berkomentar, dan apakah nanti penggantinya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada?
Agit, S. Pd., salah seoarang pengurus cabang olahraga Wushu juga praktisi Wing Chun dan Kungfu angkat bicara dan sangat logis. Menurutnya, orang hanya membicarakan sosok yang seolah-olah layak menduduki tampuk pimpinan KONI.
Tanpa mengurai permasalahan yang akan dihadapi. Persoalan yang selaput gunung itu, tidak akan disanggupi oleh sosok yang beredar, di media. Sehingga, dimungkinkan pelbagai kalangan “emoh” menjadi Ketua Umum KONI Kab. Kuningan.
“Maaf bapak-bapak yang sudah beredar namanya di media massa, belum tentu berminat menjadi Ketua Umum KONI Kab. Kuningan. Masalahnya apa? Mari kita urai atau dalam bahasa kerennya kita bedah persoalannya satu persatu,” ujarnya.
Ketika Pa Ridho mundur, tutur Agit, bukan berarti menghilangkan persoalan yang ada. Justru menambah permasalahan. Satu, permasalahan tentang kepengurusan dengan pembentukan PLt tentu mengandung resiko alias biaya yang harus dikeluarkan. Karena harus melaksanakan musyawarah olahraga kabupaten luar biasa (musorkablub).
“Biaya yang semula tidak direncanakan, sekarang harus ada. Katakanlah anggaran Musorkablub 150 juta, ditambah biaya pembinaan Cabor. Katakanlah Cabor yang ada 36 dikalikan 20 juta saja, minimnya. Maka jumlahnya 720 juta. Persiapan untuk babak kualifikasi, katakanlah yang ikut sampai Desember 20 Cabor dikalikan 30 juta, sudah 600 juta. Jadi uang yang harus dikeluarkan pada rentang waktu satu bulan tidak kurang dari 1,47 Milyar,” ucapnya.
Belum menghitung berapa rupiah untuk membayar atlet beprestasi yang kemarin ribut sampai ke bupati. Belum lagi pembayaran operasional KONI sampai Desember seperti monitoring dan evaluasi menjelang babak kualifikasi dan setelahnya. Sebab itu akan terjadi kontrak dengan atlet yang lolos BK dan mendapatkan stimulan. Habis lah totalnya 2 Milyar.
“Nah sekarang, pertanyaannya. Katanya KONI itu, merupakan urusan pemerintah. Meletakan permasalahan ini kita harus arif dan bijaksana. Sebab kondisi keuangan di hampir semua daerah sampai pusat sedang mengalami ‘mati suri’. Jadi harus ada seorang superman yang menjadi dewa penolong, bukan sebaliknya,” ucapnya.
Selain itu, masih kata Agit, calon pun harus memiliki chamstry dengan Bupati. “Jadi maksud Saya secara jelasnya, serahkan saja urusan calon ketua umum itu ke Tim Sukses dan Bupatinya. Kita tidak usah ikut campur lebih dalam. Sebab mereka sudah mengetahui calon A, B, C-nya. Saya sendiri pun punya calon dan siap maju. Hanya, kalau tidak direstui bupati tidak akan jadi,” tegasnya.
“Intinya begini, katakanlah si N, T atau H maju dengan membawa cek yang siap dicairkan kapan saja oleh PLt KONI dan membantu kapusing Bupati, selesai sudah. Namun jika tidak membawa koper, jangan harap mampu menyelesaikan permasalahan KONI malah akan bikin ribut dan Cabor gagal mengikuti Babak Kualifikasi,” pungkasnya. (kh) ***
