KARTINI (Kuningan)– Paska deadlock pemilihan Ketua DPC HKTI Kabupaten Kuningan pada 18 Januari 2025 lalu, hingga sekarang nama yang muncul tetap dua sosok.
Lalu siapakah yang akan menahkodai DPC HKTI Kuningan besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut?, sosok anggota DPRD Kuningan dari Partai Gerindra Sri Laelasari, ataukah pengusaha yang juga mantan anggota DPRD Kuningan Periode 2014-2019 dari Partai PAN, H. Udin Kusnaedi.
Salah seorang pemerhati lingkungan dan pertanian, H. Maryoto, S. P., saat berbincang dengan kartinikuningan.id, Rabu (5/2/2025), memaparkan, sosok Ketua DPC HKTI Kuningan tentunya harus yang memiliki komitmen kuat dalam memajukan potensi alam Kuningan dan mampu menjadi mitra yang solid dengan Pemkab Kuningan.
“Sebagai masyarakat secara kebetulan Saya punya kepedulian terhadap kondisi pemerintahan di Kuningan, karena itu kedepan HKTI ini diharapkan menjadi patner Pemkab Kuningan. Syukur kalau bisa membantu pemerintah dalam rangka mengoptimalkan potensi yang dimiliki Kuningan, baik Sumber Daya Alam-nya, geografis-nya, maupun topografis-nya, itu yang luar biasa yang dimiliki Kuningan, “paparnya.
Maryoto yang memiliki latarbelakang dibidang lingkungan mengatakan, ada beberapa hal di Kabupaten Kuningan yang belum dioptimalkan, diantaranya, menjaga ketahanan pangan. Ia berharap, HKTI bisa berperan aktif memberi masukan, mensuport tenaga pikirannya untuk potensi yang ada di Kuningan.
Ia mencontohkan, lahan marjinal di Kabupaten Kuningan ternyata masih sangat luas, dan belum dioptimalkan. “Ini pekerjaan rumah HKTI, harus bisa mengoptimalkan lahan-lahan marjinal itu bisa produktif. Contohnya ditanami rumput odot (makanan dan sapi) saja itu bisa menghasilkan, apalagi jika ditanami dengan tanaman keras buah-buahan, ‘katanya.
Belum lagi kolam yang tidak dimanfaatkan, dan Kuningan harus bisa menjual ikan ke luar daerah, bukan malah sebaliknya, restoran dan rumah makan di Kuningan malah membeli ikan dari luar. Selain itu, lahan pertanian di Kuningan banyak yang beralih fungsi, dan harus dioptimalkan.
Lingkungan di Kuningan pun, menurut Maryoto, kondisinya sudah terdegradasi, tetapi Kuningan sudah terlanjur mendeklarasikan sebagai Kabupaten Konservasi, karena memang sebagai daerah penyangga bagi daerah yang ada di bawahnya, terutama dalam menyuplai kebutuhan air.
“Untuk itu HKTI harus mendorong pemerintah agar ada keberpihakan terhadap lingkungan, termasuk dalam menyusun Perda RTRW maupun Perbup lainnya tentang lingkungan. Dalam hal ini, Saya kira Pemkab Kuningan butuh suport dan masukan dari HKTI, dan tugas HKTI ya mengingatkan jika Kuningan ini Kabupaten Konservasi lho. Wisata juga perlu mendapat perhatian serius dari HKTI, “harap sosok yang ahli di bidang Amdal ini.
Ketika ditanya sosok Sri Laelasari dan Udin Kusnaedi, menurut Maryoto, keduanya adalah sosok yang luar biasa, yang punya kepedulian terhadap HKTI. “Cuma Saya ingin, siapapun nanti yang jadi Ketua, harus punya pendamping (pengurus) yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing, ” tandasnya.
Seperti diketahui, Sri Laelasari adalah anggota DPRD dua periode (periode 2019 – 2024, dan 2024 – 2029) Fraksi Gerindra. Ia kini duduk di Komisi Dua yang membidangi pertanian dan ekonomi. Sri pun sosok yang dikenal cukup kritis terhadap kebijakan yang tidak relevan, terutama dibidang lingkungan.
Sedangkan H. Udin Kusnaedi adalah pengusaha yang juga konsen dalam bisnis pertanian. Dia anggota DPRD Kuningan periode 2019 – 2024, dan terpilih kembali di periode 2024 – 2029 namun harus mengundurkan diri karena mencalonkan sebagai Calon Wakil Bupati bersama Calon Bupati H. Yanuar Prihatin. (kh) ***
