KARTINI (Kuningan)– Ribuan honorer yang bekerja di lingkup Pemkab Kuningan menuntut diangkat status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, dan meminta hingga 2027 tidak ada perekrutan CPNS.
Tuntutan mereka disampaikan dalam unjuk rasa yang mengatasnamakan Forum R2 dan R3 Kabupaten Kuningan, pada Kamis (16/1/2025), di depan gedung DPRD Kuningan. “Mana keadilan bagi Kami?, yang menjanjikan pengangkatan PPPK berdasarkan masa kerja?, tapi mana buktinya?, data kategori dua sudah masuk database ke pusat, tapi kami hanya masuk paruh waktu, yang Kami minta penuh waktu, “teriak Otong Setiawan, Koordinator Forum R2 dan R3, yang disemangati ribuan honorer lainnya.
Dihadapan Ketua DPRD, Nuzul Rachdy, dan Wakil Ketua beserta beberapa anggota DPRD, Pj. Sekda Asep Taufik Rochman, Plt Kepala BPSDM, Purwadi, mereka menyampaikan beberapa tuntutan yang harus disepakati oleh eksekutif dan legislatif.
Tuntutan tersebut, diantaranya, Pengangkatan Non ASN wajib berdasarkan masa kerja, dan diangkat penuh waktu, dan harus dituntaskan hingga tahun 2027. Menolak rekruitmen CPNS dan PPPK sebelum pengangkatan database PPPK penuh waktu sampai tuntas. Segera sahkan Raperda atas peraturan turunan yang mengakomodasi honorer penuh waktu bukan sekedar paruh waktu.
Para honorer itu pun meminta merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam tata kelola keuangan daerah. “Jangan ada titipan pejabat, harus mengutamakan dulu database yang ada dan sudah jelas. Tolong camkan ini, dan diingat. Jangan bohongi Kami lagi, yang nyatanya Kami diabaikan, dan tetap berat dengan titipan pejabat dan titipan-titipan lainnya, “tambah Otong dalam orasinya.
Menanggapi orasi, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy menghargai aksi unjuk rasa tersebut, karena itu adalah bentuk menyatakan pendapat dalam memperjuangkan hak mereka, dan pihaknya akan menampung aspirasi para tenaga honorer, dan memperjuangkan mereka supaya bisa diselesaikan hingga tahun 2027.
Pakta integritas dan pernyataan sikap serta usulan tuntutan para tenaga honorer yang dituangkan dalam surat tersebut ditandatangani oleh legislatif dan eksekutif, diantaranya oleh pimpinan DPRD, Pj. Sekda, dan Plt. Kepala BKPSDM. “Kami akan kawal aspirasi mereka, dan insya Alloh Kuningan bisa menyelesaikan sekitar 4.000 tenaga honorer diangkat menjadi PPPK penuh waktu secara berjenjang hingga tahun 2027,” ujar Nuzul Rachdy.
Senada yang dikatakan Pj. Sekda, Asep Taufikurochman. Saat ini, quota PPPK di Kuningan ada sebanyak 585, dan yang lulus hampir seluruhnya. “R2 itu sisanya tinggal 81 orang dari proses yang kemarin, sedangkan R3 adalah bukan Kategori 2 tapi paruh waktu, dan ini tuntutan minta penuh waktu, dan Kami sedang berupaya supaya semua R3 itu diangkat menjadi PPPK penuh waktu, ” papar Pj. Sekda. (kh)***
