KARTINI (Jakarta) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Kabupaten Kuningan sebagai salah satu titik strategis dalam pelaksanaan Roadshow KPK 2025, yang mengusung tema “Jelajahi Negeri, Bangun Antikorupsi.” Roadshow ini merupakan bagian dari langkah intensif KPK dalam memperluas jangkauan pendidikan antikorupsi hingga ke akar rumput, termasuk wilayah desa.
Dipilihnya Kabupaten Kuningan tidak sekadar sebagai titik singgah, tetapi mencerminkan komitmen KPK dalam memperkuat budaya antikorupsi di wilayah timur Jawa Barat yang memiliki keragaman sosial dan kepadatan aktivitas pelayanan publik. Kegiatan di Kuningan dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli 2025, mendekati penutupan rangkaian roadshow di delapan kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, turut hadir dalam acara pelepasan roadshow di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC KPK), Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Kamis (26/6). Ia menyatakan kesiapan Kuningan menjadi tuan rumah kegiatan edukatif ini dan berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Ini adalah momentum penting bagi kami untuk memperkuat kesadaran masyarakat, terutama generasi muda dan aparatur desa, agar menjadikan integritas sebagai fondasi dalam setiap aktivitas,” ungkap Bupati Dian.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menjelaskan bahwa roadshow ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kini, KPK tidak lagi menggunakan bus besar, melainkan bus kecil yang memungkinkan mobilitas hingga ke pelosok desa, termasuk desa-desa di Kabupaten Kuningan yang memiliki karakteristik geografis perbukitan dan jarak antarwilayah yang cukup menantang.
“Dengan kendaraan yang lebih fleksibel, kami bisa menjangkau lebih banyak titik. Tujuannya bukan hanya membangun kesadaran di kota, tapi juga menyentuh masyarakat desa secara langsung,” tegas Wawan.
Rangkaian kegiatan Roadshow KPK 2025 telah dimulai sejak pertengahan Juni lalu di Kabupaten Bogor, dengan berbagai agenda seperti diskusi publik, pentas seni antikorupsi, pelatihan integritas, dan edukasi langsung di sekolah-sekolah dan balai desa. Setelah dari Kuningan, rangkaian akan ditutup di Kabupaten Majalengka pada 30 Juli 2025.
Dengan posisi geografis yang menghubungkan jalur ke Cirebon dan Majalengka, serta komitmen pemerintah daerah dalam reformasi birokrasi, Kuningan diharapkan mampu menjadi model wilayah edukatif antikorupsi di tingkat regional. (vr)
