KARTINI (Kuningan) – Rasa lega dan haru terpancar dari wajah ibu Nurlela (34), seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Nusaherang. Selama hampir setahun terakhir, ia kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena kartu BPJS miliknya dinonaktifkan akibat ketidakmampuan membayar iuran. Namun pada Rabu (28/05/2025), harapan itu hadir kembali ketika ia menerima kartu BPJS Kesehatan yang telah diaktifkan kembali oleh pemerintah daerah.
“Saya punya anak balita yang berat badannya kurang. Sudah lama saya bingung mau periksa ke puskesmas tapi takut biaya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa lagi berobat,” ujarnya sambil mengusap air mata.
Nurlela adalah satu dari 3.000 warga Kuningan yang menerima kartu BPJS Kesehatan dalam program reaktivasi kepesertaan. Program ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, dan difokuskan pada kelompok rentan: ibu hamil anemia dan kek, balita gizi buruk, penderita stunting, ODGJ, hingga keluarga terdampak kekerasan.
Kegiatan penyerahan kartu yang dilakukan di Puskesmas Nusaherang itu bukan sekadar seremoni. Bagi ribuan warga seperti Nurlela, kartu itu menjadi jembatan untuk mendapat kembali hak dasar mereka: layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.
“Kesehatan bukan hanya tentang rumah sakit atau obat. Ini tentang rasa aman sebagai warga negara. Sekarang saya tidak takut lagi kalau anak saya sakit,” tutur Rudi (42), seorang ayah dari dua anak yang juga menerima kartu BPJS aktif kembali.
Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, cakupan jaminan kesehatan telah mencapai 99 persen dari total penduduk. Namun, hanya 73,1 persen yang statusnya aktif. Program ini ditujukan untuk menggenjot kembali angka keaktifan itu, dan sekaligus menjadi upaya nyata dalam mengurangi beban masyarakat miskin di bidang kesehatan.
Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa negara hadir untuk melindungi warganya, dan BPJS adalah alat penting untuk mewujudkan hal itu.
“Kita ingin masyarakat tahu, bahwa pemerintah hadir bukan hanya saat kampanye. Kita ingin masyarakat sehat, terlindungi, dan anak-anak kita punya masa depan,” ucap Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan komitmennya menangani isu stunting secara sistematis. Evaluasi berkala terhadap kinerja desa akan diberlakukan dan desa dengan kinerja terbaik akan mendapat penghargaan, sementara yang buruk akan dimintai pertanggungjawaban.
Ketua TP PKK Kuningan, Hj. Ela Helayati, yang turut mendampingi, menambahkan bahwa peran perempuan dalam keluarga menjadi kunci dalam menyukseskan program kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hj. Susi Lusiyanti, M.M., menyatakan bahwa distribusi BPJS ini bukan program terakhir. Pemerintah masih akan mengupayakan pencetakan BPJS baru yang dibiayai APBD untuk masyarakat yang sama sekali belum tercakup.
Dengan BPJS aktif kembali di tangan, warga Kuningan kini tak hanya mendapat akses ke fasilitas kesehatan, tetapi juga semangat baru untuk menjalani hidup yang lebih layak. Sebab, bagi mereka yang berada di garis terdepan kehidupan, layanan kesehatan bukan sekadar program tetapi soal hidup dan mati. (red)
