KARTINI (Bandung) – Di tengah keterbatasan fiskal yang selama ini membelit Kabupaten Kuningan, titik terang mulai tampak. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, membuktikan keseriusannya dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan mengamankan peningkatan kompensasi air dari Pemerintah Kota Cirebon sebesar Rp 2,1 miliar, naik sekitar 40% dari nilai sebelumnya.
Kesepakatan tersebut tercapai pada Jumat (16/5) di Bandung, menyusul rangkaian lobi dan perundingan panjang yang telah dilakukan secara intensif. Peningkatan nilai kompensasi dari sebelumnya Rp 5,041 miliar menjadi Rp 7,15 miliar ini merupakan hasil konkret dari upaya Bupati Dian yang tidak mengenal lelah dalam memulihkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini stagnan.
“Sudah tiga tahun kita tertunda tanpa kesepakatan. Alhamdulillah, hari ini kami akhirnya mencapai angka yang realistis dan berpihak pada kepentingan Kuningan. Ini bukan hanya soal uang, ini soal keberanian memperjuangkan hak daerah,” ujar Bupati Dian dalam keterangannya usai penandatanganan kesepakatan.
Kesepakatan ini terbilang krusial. Sejak berakhirnya kerja sama kompensasi air pada 2021, berbagai perundingan sebelumnya tidak membuahkan hasil. Terputusnya aliran dana ini memperlemah posisi fiskal Kabupaten Kuningan yang memang mengandalkan berbagai pos PAD untuk menopang program-program pembangunan.
Bupati Dian hadir dalam pertemuan tersebut usai mengikuti kegiatan bersama Gubernur Jawa Barat di Gedung Pakuan. Ia didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kuningan, Kepala Bappenda, serta Direktur PDAM. Dari pihak Kota Cirebon hadir Walikota beserta jajaran, termasuk Asisten Daerah II, Kepala Dinas PUTR, dan Direktur PDAM Kota Cirebon.
Kenaikan kompensasi ini bukan satu-satunya strategi yang sedang disiapkan Bupati Dian. Dalam pernyataannya, ia juga mengungkap rencana memaksimalkan aset-aset milik daerah yang selama ini menganggur, serta mengevaluasi potensi bisnis yang belum tergarap secara optimal.
“Kami sedang menyusun skenario lengkap peningkatan PAD. Tidak hanya dari kompensasi air, tapi juga dari aset pemda yang idle, dan peluang bisnis yang bisa dikembangkan oleh BUMD. Untuk masyarakat Kuningan, tunggu saja tanggal mainnya. Semua sedang kami persiapkan dengan serius,” tegas Dian.
Keberhasilan ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai keraguan publik terhadap kepemimpinannya. Meski banyak kritik yang datang, Bupati Dian memilih untuk fokus pada kerja-kerja konkret dan hasil yang terukur.
“Cibiran dan keraguan adalah bagian dari dinamika politik. Saya tidak alergi kritik. Tapi saya lebih percaya bahwa kerja keras dan hasil nyata adalah cara terbaik untuk menjawab semuanya,” tuturnya mantap.
Ke depan, Bupati Dian mengisyaratkan bahwa penguatan fiskal daerah akan terus menjadi prioritas utamanya. Dengan strategi jangka menengah dan panjang yang telah disiapkan, ia berharap Kabupaten Kuningan mampu keluar dari ketergantungan pada dana transfer pusat dan mulai membangun basis ekonomi daerah yang mandiri dan berkelanjutan.
Langkah Bupati Dian ini pun disambut positif oleh sejumlah kalangan, terutama para pelaku ekonomi lokal yang selama ini menanti hadirnya kebijakan fiskal yang lebih progresif dan berpihak pada daerah. (red)
