KARTINI (Kuningan) — Harapan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kuningan akhirnya mulai terwujud. Setelah tertunggak selama beberapa bulan, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mulai dicairkan secara bertahap. Pada Kamis (01/05/2025), Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si memerintahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mencairkan TPP bulan Februari 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari realisasi janji Bupati Dian dalam program 100 Hari Kerja, yang menargetkan penyelesaian tunggakan TPP ASN sejak ia resmi dilantik sebagai kepala daerah.
“Saya sudah mencanangkan bahwa pelunasan tunggakan TPP ini akan selesai dalam Program 100 Hari Kerja. Alhamdulillah, TPP tahun 2024 telah lunas dibayar. Tersisa TPP tahun berjalan, yaitu Februari, Maret, dan April. Insya Allah secara bertahap kita upayakan semua selesai sebelum Program 100 Hari ini berakhir pada awal Juni 2025,” ujar Bupati Dian.
Kabar pencairan TPP ini disambut positif oleh para ASN. Selama berbulan-bulan, banyak pegawai yang harus menyesuaikan kondisi ekonomi keluarga karena belum cairnya tunjangan yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama.
“Saat tahu bahwa TPP mulai cair, ada rasa lega. Kami sudah menunggu lama. Kami bersyukur karena akhirnya komitmen ini mulai diwujudkan,” ujar salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya.
Sebagai mantan birokrat, Bupati Dian menyatakan dirinya memahami betul kesulitan yang dialami pegawai ketika hak mereka tertunda. Namun, ia juga menekankan pentingnya profesionalisme dan tanggung jawab kerja.
“Tetapi ingat ya, setelah hak diberikan, kewajiban juga harus ditunaikan. Bekerja dengan baik dan selesaikan tugas tepat waktu,” tegasnya.
Dalam rangka meningkatkan disiplin dan efektivitas kinerja ASN, Bupati Dian juga meminta agar sistem absensi dan evaluasi kerja diperketat. Untuk lingkup Sekretariat Daerah, absensi kini dilakukan ganda: melalui aplikasi SIMPEG dan secara manual menggunakan tanda tangan, guna mencegah manipulasi data kehadiran.
Ia juga menolak sistem pembayaran TPP secara flat. Menurutnya, pegawai yang bekerja keras dan menunjukkan hasil harus mendapatkan penghargaan lebih besar dibanding mereka yang hanya hadir tanpa kontribusi nyata.
“Kinerja harus menjadi indikator utama dalam pemberian TPP. Saya ingin ASN Kuningan bisa diajak berlari, melompat, bahkan memanjat. Kita harus bekerja cepat, kreatif, dan presisi,” kata Bupati.
Di tengah keterbatasan APBD Kabupaten Kuningan, efektivitas birokrasi dinilai menjadi kunci dalam mengatasi berbagai persoalan daerah. Oleh karena itu, kesejahteraan ASN dipandang sebagai faktor penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
“Sebelum meminta mereka bekerja optimal, tentu hak mereka harus dipenuhi. Saya prioritaskan itu. Semoga niat baik ini mendapat dukungan penuh dari birokrasi dan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan pencairan TPP Februari yang sudah dimulai, ASN kini menanti realisasi berikutnya untuk bulan Maret dan April. Mereka berharap janji pelunasan penuh sebelum awal Juni benar-benar terealisasi sesuai komitmen kepala daerah. (vr)
