KARTINI(Kuningan) – Dalam upaya memperkuat derajat kesehatan masyarakat dan membangun lingkungan bebas sanitasi buruk, Pemerintah Kabupaten Kuningan menerima kunjungan Tim Verifikasi Provinsi Jawa Barat untuk pelaksanaan verifikasi lapangan Open Defecation Free (ODF), Rabu (16/4/2025). Verifikasi ini menjadi langkah penting menuju penetapan Kuningan sebagai kabupaten ke-25 di Jawa Barat yang meraih predikat ODF 100%.
Kegiatan verifikasi lapangan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Linggarjati, Setda Kabupaten Kuningan, dan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., turut hadir dan memberikan sambutan resmi sekaligus menerima langsung kehadiran Tim Verifikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Wabup Tuti Andriani menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh elemen yang telah berkontribusi dalam mendukung Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), khususnya Pilar 1 yang menargetkan perubahan perilaku untuk menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS).
“Alhamdulillah, per Oktober 2024, seluruh 376 desa dan kelurahan di Kabupaten Kuningan telah terverifikasi ODF. Ini merupakan buah dari kerja kolaboratif lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, puskesmas, perangkat desa, kader kesehatan, hingga peran aktif masyarakat,” ungkapnya.
Verifikasi lapangan ini menjadi tahapan akhir dari keseluruhan proses menuju pengakuan Kabupaten Kuningan sebagai wilayah ODF 100%, setelah sebelumnya dilakukan verifikasi dokumen pada 18 Maret 2025. Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke desa-desa percontohan yang telah menyatakan diri sebagai wilayah ODF.
Adapun desa-desa yang menjadi sasaran verifikasi lapangan tersebar di 10 kecamatan, antara lain: Desa Babakanmulya (Kec. Cigugur), Desa Purwawinangun (Kec. Kuningan), Desa Padabeunghar (Kec. Pasawahan), Desa Sangkanurip (Kec. Cigandamekar), Desa Pamijahan (Kec. Ciawigebang), Desa Jatimulya (Kec. Cidahu), Desa Sumurwiru (Kec. Cibeureum), Desa Ciwaru (Kec. Ciwaru), Desa Cageur (Kec. Darma), dan Desa Kertayuga (Kec. Nusaherang).
Lebih lanjut, Wabup Tuti menekankan bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan sanitasi adalah kurangnya akses terhadap jamban sehat dan air bersih. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap peningkatan angka stunting yang masih berada di kisaran 15% serta tingginya kejadian diare yang mencapai 73% di beberapa wilayah.
“Peningkatan sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang sehat dan produktif. Ini bagian penting dari pembangunan berkelanjutan yang kita rancang demi masa depan generasi penerus,” tegas Wabup.
Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Lapangan ODF Provinsi Jawa Barat, drg. Ema Rahmawati, MKM, mengungkapkan rasa bangganya atas capaian yang telah diraih Kabupaten Kuningan. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan verifikasi lapangan ini merupakan fase akhir untuk memperoleh predikat ODF 100%.
“Kami sangat mengapresiasi semangat dan kerja keras Kabupaten Kuningan dalam mengimplementasikan STBM. Insyaallah, Kuningan akan segera menjadi kabupaten ke-25 di Jawa Barat yang tuntas ODF,” ujar drg. Ema.
Ia juga menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan visi nasional dalam memperkuat sistem kesehatan masyarakat. Berdasarkan teori Hendrik L. Blum, derajat kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan perilaku—masing-masing berkontribusi sebesar 30%.
“Oleh karena itu, ODF adalah indikator yang sangat penting. Ini menunjukkan tidak hanya pencapaian dalam aspek sanitasi, tetapi juga kesiapan daerah dalam mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, dan stunting,” tambahnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, pengurus Tim Penggerak PKK, serta Ketua Forum Kabupaten Kuningan Sehat.
Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan oleh tim gabungan, yang juga melibatkan perwakilan dari kabupaten/kota tetangga seperti Cirebon, Indramayu, dan Majalengka. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antarwilayah dalam mewujudkan sanitasi layak dan lingkungan sehat menuju Indonesia Emas 2045. (vr)
