KARTINI (Kuningan) – Kekosongan jabatan di sejumlah SKPD nampaknya akan segera diisi melalui rotasi jabatan oleh pimpinan baru, dan pembenahan pun akan dilakukan untuk mendukung program 100 hari kerja Dian Tuti serta mewujudkan visi misi Dirahmati.
Pembenahan jajaran birokrat yang saat ini terkesan ‘kurang solid’ pasca pelaksanaan Pilbup 27 November’ 24, diharapkan dapat segera mewujudkan team kerja yang lebih solid. “Jika memang aturan membolehkan Bupati Dian RY untuk segera melakukan pembenahan birokrat melalui mekanisme mutasi, rotasi dan promosi jabatan tanpa harus menunggu enam bulan alangkah eloknya untuk tidak menundanya, “harap salah seorang pemerhati, Sujarwo, Selasa (4/3/2025).
Pasalnya, kondisi birokrasi di lingkup Pemkab Kuningan pasca Pilbup diakui adanya ‘perpecahan’ . Jika kondisi demikian dibiarkan terlalu lama, dikhawatirkan akan sangat mengganggu terhadap pelayanan kepada masyarakat.
“Kalaupun dalam kebijakan pembenahan birokrasi muncul kebijakan yang beraroma ‘politis’, hal tersebut adalah suatu hal yang wajar karena Bupati dan Wakilnya merupakan Pejabat politik,”katanya.
Apa Kabar Hasil OB Sekda?
Akan tetapi jika mutasi segera dilakukan, masih kurang kuatnya posisi Ketua Baperjakat (Sekda) yang saat ini masih dipercayakan pada sosok dengan status Pj. Alangkah bijaknya sebelum melakukan pembenahan birokrat di tingkat eselon 2B, 3A/B dan eselon 4 , posisi Ketua Baperjakat ( Sekda) sudah dalam status definitif.
Begitu pula untuk mengisi beberapa jabatan eselon 2 B yang saat ini kosong, tentunya sangat lebih baik dilakukan Open Biding terlebih dahulu agar pengisian jabatan tuntas dalam waktu bersamaan.
Seperti diketahui, saat ini Pj. Sekda diduduki Beny Prihayatno (Kepala Dinas Perhubungan) per 8 Februari, sebelumnya Pj. Sekda dipercayakan kepada DR. H. Asep Taufikurohman (Kepala BPKAD) yang memimpin selama dua kali, dengan satu kali perpanjangan, sejak bukan September 2024.
Open Biding pun telah dilakukan saat Pj Bupati Kuningan, IiP Hidayat sekira bulan Oktober 2024. Dari sejumlah pejabat yang melamar, terseleksilah tiga nama dengan rangking diurutan tiga besar, yaitu, DR. H. Asep Taufikurohman, Toni Kusumanto (Asda Satu), dan Guruh Irawan Zulkarnaen, Kepala Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah.
Akan tetapi hasil Open Biding tersebut entah gimana nasibnya, dan hingga sekarang surat rekomendasi dari Kemendagri pun entah dimana pula keberadaannya. Apakah memang tidak memenuhi syarat atau atau memang sengaja ditahan karena faktor politik?. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk Open Biding tersebut diperkirakan menghabiskan Rp. 300 juta. (kh) ***
