KARTINI – Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menggelar Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Amanda Resto, Diva Convention Hall, Kecamatan Cigugur. Agenda ini menjadi forum rutin untuk menguatkan upaya pengendalian inflasi di daerah, dengan melibatkan sinergi strategis antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia kantor perwakilan Cirebon.
Pj Bupati Kuningan, Dr. Agus Toyib, menjelaskan bahwa meskipun Kabupaten Kuningan tergolong kabupaten Non-IHK yang tidak diukur langsung laju inflasinya, pengukuran dilakukan melalui Indeks Perkembangan Harga sebagai indikator proxy. “Meski begitu, kita tetap bertanggung jawab memastikan stabilitas harga pangan, mengingat Kuningan adalah daerah produksi utama dalam menjaga ketahanan pangan wilayah III Cirebon dan Jawa Barat,” tegasnya.
Agus memaparkan data IPH terbaru yang menunjukkan fluktuasi dinamis pada periode September hingga minggu ketiga November. Setelah mengalami penurunan pada September, IPH Kuningan justru meningkat pada Oktober hingga November, menjadikan Kuningan peringkat ke-8 dari 10 kabupaten dengan kenaikan IPH tertinggi di Pulau Jawa. Beberapa komoditas penyumbang utama perubahan harga adalah cabai merah, bawang merah, minyak goreng, dan daging ayam ras.
Bupati juga menyoroti beberapa tantangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru, seperti risiko gagal panen akibat peningkatan curah hujan, serta tingginya mobilisasi masyarakat yang berpotensi memengaruhi ketersediaan dan harga pangan.
Sebagai solusi, Agus menginstruksikan peningkatan pemantauan ketersediaan pasokan pangan, memperkuat kolaborasi dengan daerah pemasok, serta memperluas operasi pasar murah pada titik-titik strategis. “Kami juga mendorong pemberdayaan UMKM dan edukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai langkah mandiri menjaga ketahanan pangan,” ujarnya.
Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mengantisipasi tantangan inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan, demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan. (vr)
