KARTINI – Kepuasan Tim evaluator atas kinerja Penjabat Bupati Kuningan, Raden Iip Hidajat atas upaya menjaga inflasi daerah selama kurun waktu semester awal tahun 2024. Diungkapkan Panelis yang terdiri dari Jenderal dan para inspektur pembantu saat pelaksanaan evaluasi kinerja Penjabat daerah triwulan II yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri di lantai 8, Jakarta, Selasa (04/06/2024).
Berdasarkan ketentuan pasal 18, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Neger (Permendagri) Nomor 4 tahun 2023 tentang Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Walikota, Kemendagri melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas Pj Kepala Daerah.
Penilaian Pj Bupati Kuningan pada evaluasi ke II, pasca Iip Hidajat mendapat mandat dari Kemendagri untuk menjabat sebagai Bupati Kuningan setelah bulan ke 6. Terdapat 111 indikator penilaian dan 10 indikator prioritas.
Hadir bersamanya, tim yang terdiri dari Inspektur Kuningan, Asisten daerah, staff ahli Bupati, para kepala perangkat daerah dan kepala bagian setda Kuningan yang juga mengikuti rangkaian evaluasi kinerja tiga bulanan.
Dalam paparan sebelumya Iip menyampaikan 4 prioritas utama Pemerintah Daerah. Melalui metode 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
“Upaya dilakukan secara terus menerus melalui operasi pasar murah, launching program Masagi (Mitra sinergi jaga inflasi), sidak pasar serta gerakan tanam pekarangan rumah. Berkat kerja keras bersama, Alhamdulillah IPH Kuningan pada minggu terakhir Bulan Mei mencapai -3.090 dan angka ini ternyata lebih baik dari pencapaian yang diraih Jawa Barat” tutur Pj Bupati Kuningan ini.
Pihaknya telah melakukan berbagai intervensi, baik spesifik maupun sensitive dalam upaya penanggulangan stunting.
“Untuk intervensi sensitif kami libatkan 14 perangkat daerah, di 32 kecamatan dan 376 desa dan kelurahan dengan harapan mencegah terjadinya kasus stunting baru. Sedangkan intervensi spesifik bidang kesehatan kami telah melakukan pemberian PMT bagi ibu hamil dan balita yang menjadi fokus utama saat ini, imbuh Iip.”
Kabupaten Kuningan mengalami penurunan angka 0.32% dari tahun lalu dalam upaya mengatasi permaslahan pengangguran. Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja hingga siap saing dan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya serta fasilitasi bursa kerja atau job fair. Langkah itu menghasilkan 3500 an pengangguran tertangani dari awal 2024 hingga saat ini.
Kemiskinan esktrem di Kuningan masih tinggi dan diatas Jawa Barat, namun Pemda Kuningan terus berfokus untuk menurunkan persentasi kemiskinan dari waktu ke waktu.
“Berbagai upaya seperti pengurangan beban pengeluaran kpm dengan memberikan bansos, meningkatkan pendapatan dengan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perlindungan sosial. Pada tahun 2022 kemiskinan di angka 2.9 persen, di tahun 2023 turun menjadi 1.4 persen, menjadi bukti positif penurunan kemiskinan,” lanjutnya lagi.
Tim evaluator memberikan beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Diantaranya adalah pelayanan publik dan perizinan harus dimudahkan untuk menarik investor masuk.
Melalui investor inilah problem kemiskinan dan pengangguran dapat diatasi. Pasca triwulan III nanti output yang dihasilkan atas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dapat terlihat.
Salah satu tim evaluator yang merupakan Inspektur pembantu Kemendagri mengatakan, “Data dan informasi yang di tampilkan sudah bagus, begitupun dengan upaya yang telah dan akan dijalankan. Semoga pada triwulan selanjutnya outcome yang dihasilkan dapat terlihat.”
Capaian lain yang mendapatkan apresiasi dari tim elevator terkait penanggulangan pengangguran dan menjaga stabilitas politik pada pemilu dan menjelang Pilkada. Koordinasi yang terjalin baik antara Forkopimda untuk mengupayakan pemilu presiden dan pileg kemarin yang telah berjalan kondusif diharapkan dapat terwujud kembali.
Iip Hidajat di akhir statementnya mengucapkan terimakasih atas masukan yang telah diberikan tim evaluator Itjen Kemendagri dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
“Terimakasih atas masukan, bantuan dan arahannya, sehingga kami dapat terus memberikan yang terbaik pada masyarakat dan pada penyelenggaraan pemerintah daerah,” pungkasnya. (Vera)**
